Sidiktipikor.com,Morowali, 31 Oktober 2025 — Kebijakan pengalihan 718 calon penerima Beasiswa Gelombang III Tahun 2025 di Kabupaten Morowali ke program “Berani Cerdas” milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menuai kritik tajam.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, S.IP, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak populis dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan kewajiban pemerintah daerah dalam membayar beasiswa yang telah dijanjikan.
Menurut Kuswandi, kebijakan pengalihan sebagian penerima bea siswa ke provinsi dan sebagian lainnya tetap ditanggung Pemkab Morowali justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi mahasiswa.
Tidak bisa. Kalau mau dialihkan, ya harus dialihkan semua nya ke provinsi sebagai bentuk kewenangannya. Jangan karena tidak tersedia anggarannya di daerah lantas dicarikan alasan demi menjawab program bantuan bea siswa tersebut. Ketidak merataan jumlah bea siswa yang akan di terima melalui program provinsi dan kabupaten ini akan menimbulkan rasa tidak adil bagi kita semua, Tegasnya dalam wawancara.
Ia menilai alasan teknis terkait pembahasan anggaran yang telah selesai dalam APBD Perubahan 2025 tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab terhadap 718 mahasiswa tersebut.
Kuswandi menegaskan, pemerintah daerah tetap berkewajiban menunaikan janji beasiswa yang sudah menjadi hak mahasiswa.
Solusinya tetap: beasiswa harus tetap dibayarkan. Tidak boleh beralasan bahwa anggaran sudah selesai dibahas dalam APBD Perubahan. Bahwa jumlah pendaftar calon penerima beasiswa ini banyak, membludak itu terkesan menyalahkan mahasiswa kenapa banyak yang mendaftar. Jadi alasan tersebut tidak bisa diterima secara akal sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa permasalahan anggaran yang tidak tersedia seharusnya dapat diatasi apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak daerah.
Untuk teknis pembayarannya saya kira tanpa dijelaskan pun Pemda juga sudah tahu. Paling hebatlah mereka untuk hal hal teknis begitu, Cuma apakah Pemda mau bertanggung jawab atau tidak — itu saja masalahnya,” tambahnya.
Atau lebih lanjut penganggaran nya di masukan kembali pada APBD Induk 2026 dan dibayarkan di bulan Januari awal melalui kegiatan kurang bayar belanja bantuan mahasiswa tahun sebelumnya.
Kuswandi juga menyoroti program “Berani Cerdas” jangan sampai program itu belum merata penyalurannya dan terbatas kuota nya. Ia khawatir sebagian mahasiswa Morowali tidak akan terakomodasi dalam program tersebut akibat keterbatasan kuota di tingkat provinsi.
Jangan karena ada program baru, kewajiban lama lalu diabaikan,” ujarnya.
Beasiswa daerah, kata dia, merupakan bentuk nyata dukungan Pemkab Morowali terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan industri di wilayah tersebut.
Jika pengalihan dilakukan tanpa pertimbangan matang, ratusan mahasiswa berpotensi tidak mendapatkan bantuan pendidikan sama sekali.
Kuswandi mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan penjelasan resmi dan langkah konkret terkait polemik ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengorbankan masa depan generasi muda hanya karena alasan administrative dan teknis dalam penganggaran.
Ini soal masa depan anak-anak daerah. Pemerintah harus tetap bayar,” tegasnya kembali.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Morowali belum memberikan keterangan resmi terkait keputusan pengalihan beasiswa Gelombang III tahun 2025 tersebut.
Masyarakat kini menantikan kejelasan sikap Pemkab Morowali dalam memastikan hak pendidikan ratusan mahasiswa tetap terjamin.
Anjasman.
