Parimo, Sidiktipikor.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons dampak banjir yang melanda Desa Air Panas. Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, turun langsung meninjau lokasi terdampak pada Senin (3/8/2026) guna memastikan penanganan segera dilakukan, terutama pada akses jalan dan aliran sungai yang mengalami kerusakan cukup serius.
Didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, Abdul Sahid meninjau titik-titik yang terdampak banjir. Material batu, lumpur, dan sedimentasi yang menutupi badan sungai serta merusak ruas jalan dinilai berpotensi menghambat mobilitas warga sekaligus meningkatkan risiko banjir susulan apabila tidak segera ditangani.
Dalam dialog bersama masyarakat, Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia meminta masyarakat memberikan waktu dua hingga tiga hari agar pemerintah dapat mengatur mobilisasi alat berat sebelum pekerjaan normalisasi dimulai.
"Berikan saya kesempatan dua sampai tiga hari untuk mengatur peralatan. Kita harus segera memperbaiki ini karena kalau dibiarkan, kerusakannya akan semakin besar," tegas Abdul Sahid.
Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah menimbun ruas-ruas jalan yang berlubang dan rusak agar akses masyarakat kembali dapat dilalui dengan aman sembari menunggu pekerjaan normalisasi secara menyeluruh.
Selain fokus pada jalan utama, Abdul Sahid juga menaruh perhatian terhadap jalan alternatif menuju Desa Olobaru. Jalur tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai akses cadangan apabila proses perbaikan jalan utama berlangsung atau terjadi banjir kembali.
Ia memastikan usulan masyarakat mengenai perbaikan jalur alternatif akan segera dibahas bersama OPD teknis agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi yang memadai.
Wabup mengungkapkan bahwa dirinya bukan kali pertama turun menangani persoalan di kawasan tersebut. Bahkan, sesaat setelah dilantik, ia mengaku pernah menginisiasi langkah normalisasi. Namun upaya tersebut belum berlanjut secara berkesinambungan.
Karena itu, ia menegaskan normalisasi sungai dan jalan ke depan tidak boleh bersifat insidental, melainkan harus menjadi kegiatan rutin untuk mengurangi pendangkalan sungai, penumpukan material, serta meminimalkan risiko banjir di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu, Abdul Sahid juga menyoroti aktivitas pertambangan di sekitar wilayah terdampak. Ia menegaskan seluruh perusahaan tambang wajib beroperasi sesuai ketentuan hukum dan memenuhi seluruh persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, perusahaan yang telah mengantongi izin wajib memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) serta menjalankan seluruh kewajiban operasional sesuai regulasi. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka aktivitas perusahaan dapat menjadi perhatian pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Untuk mempercepat proses penanganan, Abdul Sahid memastikan koordinasi dengan instansi terkait segera dilakukan agar alat berat dapat diturunkan ke lokasi dalam waktu dekat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat normalisasi sungai dan pemulihan akses jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
"Saya akan berada di depan dalam upaya memperbaiki kondisi ini. Keselamatan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas pemerintah," tegasnya.
Menutup kunjungan tersebut, Abdul Sahid mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan dan mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak banjir. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemulihan sekaligus mengurangi potensi bencana serupa di kemudian hari.
Penulis: Kiswan
Penulis : Kiswan
Sumber : Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
