.jpeg)
Sidiktipikor.com,MOROWALI — Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marsuki, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar masyarakat lokal, khususnya warga 12 desa lingkar tambang, mendapat prioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Herdianto menanggapi aspirasi masyarakat yang selama ini menuntut keadilan dan kesempatan kerja yang lebih terbuka bagi warga sekitar area pertambangan. Menurutnya, tuntutan itu sangat wajar karena masyarakat lingkar tambang merupakan pihak yang paling terdampak langsung oleh aktivitas industri.
Dengan adanya tuntutan masyarakat, kini sudah ada poin-poin yang disepakati semua pihak. Termasuk untuk desa lingkar tambang sebanyak 12 desa,” ujar Herdianto Marsuki, Ketua DPRD Morowali.
Herdianto menilai bahwa kesepakatan antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat merupakan langkah penting menuju pemerataan kesempatan kerja dan keadilan sosial bagi warga lokal. Ia menegaskan bahwa DPRD Morowali akan terus mengawal pelaksanaannya agar tidak berhenti pada janji semata.
Lebih lanjut, Herdianto menekankan bahwa perusahaan tambang harus memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat sekitar wilayah operasinya. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam aktivitas perusahaan.
Perusahaan harus benar-benar memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah lingkar tambang. Masyarakat kita memiliki kemampuan dan kemauan, tinggal diberi kesempatan yang layak,” tegasnya.
Selain mendorong perusahaan, Herdianto juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengawasi proses rekrutmen agar transparan dan berpihak pada masyarakat lokal. Setiap pembukaan lowongan kerja, katanya, sebaiknya diumumkan lebih dulu di desa-desa lingkar tambang sebelum dibuka secara umum.
Ia optimistis, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal akan berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan daerah.
Kami di DPRD mendukung penuh langkah ini. Jika masyarakat sekitar tambang sejahtera, maka stabilitas sosial dan ekonomi daerah juga akan lebih terjaga,” tutup Herdianto Marsuki.
Langkah konkret ini diharapkan menjadi awal baru bagi hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dengan prinsip keadilan dan gotong royong, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal akan memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Morowali.
