Parigi, Sidiktipikor.com — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai mengambil langkah serius menyikapi keluhan masyarakat mengenai distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Persoalan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penggunaan barcode, hingga penyaluran BBM bagi nelayan dan petani menjadi perhatian pemerintah daerah.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase memerintahkan pembentukan tim terpadu untuk menelusuri berbagai persoalan tersebut. Tim ini nantinya bertugas menginvestigasi laporan masyarakat, memeriksa mekanisme distribusi, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Perintah itu disampaikan Erwin dalam rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran, pimpinan perangkat daerah, dan pihak terkait di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026).
Dugaan Permainan Barcode hingga Keterlibatan ASN
Dalam rapat tersebut, Bupati meminta agar laporan mengenai dugaan permainan barcode dan kuota BBM tidak berhenti pada pembahasan administratif. Setiap informasi yang beredar di masyarakat harus ditelusuri berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Termasuk laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam persoalan distribusi BBM. Erwin meminta informasi tersebut diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Erwin.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah daerah untuk membedakan pelayanan yang berjalan sesuai prosedur dengan praktik yang berpotensi merugikan masyarakat penerima BBM bersubsidi.
Mekanisme Distribusi Akan Dievaluasi
Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran menilai persoalan BBM bersubsidi perlu dilihat secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya menyasar proses penyaluran di SPBU, tetapi juga mekanisme penerbitan barcode, penetapan kuota, hingga pengambilan BBM oleh masyarakat.
Pengawasan internal pada perangkat daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pelayanan penerima manfaat juga dinilai perlu diperkuat. Langkah ini penting untuk memastikan setiap penerima memperoleh BBM berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Rapat tersebut turut menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU yang berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah daerah akan merumuskan pola pengaturan antrean agar pelayanan BBM berlangsung lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Data Nelayan dan Petani Jadi Perhatian
Di sektor perikanan dan pertanian, Pemkab Parigi Moutong mendorong pembenahan basis data penerima BBM bersubsidi.
Untuk nelayan, kebutuhan BBM diharapkan dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain status nelayan aktif, kondisi dan kapasitas kapal, jumlah perjalanan melaut, serta kebutuhan bahan bakar dalam setiap trip.
Sementara bagi petani, penetapan kebutuhan BBM perlu mempertimbangkan luas lahan, jenis kegiatan pertanian, tahapan pengolahan hingga masa panen.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan pemberian barcode dan kuota benar-benar sesuai kebutuhan penerima manfaat. Penyaluran tidak semestinya hanya bertumpu pada kepemilikan unit atau jasa, tanpa mempertimbangkan penggunaan BBM secara nyata.
Libatkan APH, Telusuri Laporan Masyarakat
Sebagai tindak lanjut rapat, Pemkab Parigi Moutong akan merumuskan pembentukan tim terpadu bersama unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH).
Tim tersebut diharapkan mampu mengurai persoalan distribusi BBM bersubsidi secara lebih objektif, mulai dari pemeriksaan data penerima, penelusuran laporan masyarakat, hingga evaluasi mekanisme pengawasan.
Langkah ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi sekaligus memastikan hak masyarakat yang membutuhkan tidak terganggu oleh praktik yang menyimpang.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
