JAKARTA,Sidiktipikor.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperjuangkan perubahan perspektif pemerintah pusat terhadap kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam (SDA). Hal itu dilakukan menyusul semakin besarnya peran Morowali dan Morowali Utara sebagai pusat pertumbuhan industri pengolahan berbasis nikel di Indonesia.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi daerah terkait pentingnya kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, khususnya bagi daerah yang menjadi sumber utama sekaligus bagian penting dari rantai industri nasional.
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa perkembangan Morowali dan Morowali Utara telah mengalami transformasi besar. Kedua wilayah itu kini tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah penghasil bahan tambang mentah, tetapi telah berkembang menjadi kawasan industri pengolahan dengan skala investasi besar.
Menurutnya, perubahan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan DBH ke depan. Sebab, kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional tidak hanya dilihat dari sisi produksi bahan mentah, tetapi juga dari peran daerah dalam mendukung ekosistem industri strategis.
"Morowali dan Morowali Utara telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri nasional. Karena itu, sudah selayaknya ada kebijakan yang mampu mencerminkan peran dan kontribusi daerah secara lebih proporsional," menjadi poin utama dalam perjuangan Pemprov Sulteng.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah turut memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulteng, khususnya terkait keseimbangan antara kontribusi daerah penghasil dengan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Pemprov Sulteng menilai, perubahan pola industri sumber daya alam harus diikuti dengan perubahan kebijakan pembagian manfaat antara daerah, pemerintah pusat, dan sektor industri.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif Sulawesi Tengah untuk memastikan daerah penghasil mendapatkan perhatian yang sebanding dengan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Dengan posisi strategis Morowali dan Morowali Utara dalam industri nikel nasional, Pemprov Sulteng berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan DBH yang lebih mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
