PARIGI MOUTONG, Sidiktipikor.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/7/2026).
Rakor nasional tersebut tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, tetapi juga mengevaluasi kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, rapat dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Sementara itu, dari tingkat pusat, Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan, khususnya komoditas beras dan minyak goreng.
Menurut Tomsi, berdasarkan pemantauan pekan keempat Juli 2026, lonjakan harga beras masih terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
Ia pun mendorong seluruh pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengaktifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih masif menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi," ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, program tersebut sebelumnya terbukti efektif meredam gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aswini Dimpel memaparkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan setelah mengikuti arahan Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengendalian inflasi.
Ia mengungkapkan, bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi di Kabupaten Parigi Moutong.
"Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah masih relatif tinggi," ujarnya.
Berdasarkan hasil monitoring, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara di Pasar Parigi, harga bawang merah telah menyentuh Rp50.000 per kilogram.
Tak hanya itu, persoalan harga minyak goreng juga menjadi perhatian. Menurut Aswini, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan minyak goreng bersubsidi dari Bulog dengan harga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun kondisi berbeda dialami masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya yang belum terjangkau layanan RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk lebih aktif menyosialisasikan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Aswini juga menyoroti harga beras yang telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, padahal Kabupaten Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih adanya persoalan dalam rantai distribusi pangan yang perlu segera dibenahi melalui kerja sama antardaerah.
"Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi," tegas Aswini.
Selain membahas inflasi, Rakor juga mengevaluasi distribusi BBM dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Melalui partisipasi dalam Rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta menyiapkan langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga demi melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong.
