MOROWALI, Sidiktipikor.com – Di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam dan derasnya arus investasi, Kabupaten Morowali justru dihadapkan pada sorotan tajam terkait tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan. Kondisi tersebut mendorong Aliansi Peduli Morowali (APM) mengambil langkah terbuka dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Morowali pada Senin, 6 Juli 2026.
Aksi bertajuk “Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali” itu merupakan respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari rendahnya serapan anggaran, persoalan kesejahteraan masyarakat, hingga kebijakan pembangunan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
Rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kepolisian Resor Morowali melalui surat pemberitahuan Nomor: 01/APM/VII/2026 tertanggal 4 Juli 2026.
Menjelang pelaksanaan aksi, isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai ruang publik, mulai dari warung kopi hingga grup-grup diskusi WhatsApp. Dari berbagai pembahasan tersebut, lahirlah sedikitnya 10 tuntutan rakyat Morowali yang akan disuarakan melalui orasi dan pernyataan sikap APM.
Dalam rilis pra-aksi, APM menilai pembangunan di Morowali berjalan lambat dan lebih berorientasi pada proyek-proyek monumental dan seremonial, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat dinilai belum menjadi prioritas utama.
Sepuluh tuntutan yang akan dibawa massa aksi meliputi penolakan pemborosan anggaran dan penghentian hibah kepada instansi vertikal, perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, optimalisasi pengelolaan dana CSR, pemenuhan hak guru dan pekerja outsourcing, serta penolakan aktivitas pertambangan di wilayah Bungku Tengah beserta izin pertambangan baru di kawasan tersebut.
Selain itu, APM juga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan gas dan minyak bagi masyarakat, memperbaiki infrastruktur pertanian, distribusi pupuk subsidi, dan sistem irigasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghadirkan pemerataan akses listrik dan internet di wilayah kepulauan, serta menuntaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dan tata kelola beasiswa yang lebih terbuka dan partisipatif.
Koordinator aksi APM, Taufik Tamauka, menegaskan bahwa data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen birokrasi, khususnya terkait pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran, sehingga efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat Morowali, mulai dari perputaran ekonomi yang lambat, daya beli yang kurang, hingga fasilitas dan bantuan bagi masyarakat banyak yang tidak terealisasi,” ujar Taufik, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran di pertengahan tahun bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung pada denyut ekonomi masyarakat. Ketika belanja pemerintah tersendat, perputaran modal bagi kontraktor lokal, buruh bangunan, hingga pedagang kecil ikut melambat.
“Aksi ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat Morowali untuk menyampaikan aspirasinya. Pemda tidak boleh lupa bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama pembangunan di Morowali,” tegasnya.
Aksi yang akan digelar besok diperkirakan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan daerah. Di tengah pesatnya geliat industri dan investasi, publik kini menanti sejauh mana pemerintah daerah merespons kritik dan tuntutan yang mengemuka demi memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
