Sidiktipikor.com,Sigi — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menyoroti kondisi sejumlah bantuan ternak sapi yang ditemukan dalam keadaan kurus dan tidak sehat di wilayah Kecamatan Dolo Selatan. Temuan itu diperoleh setelah tim Komisi II melakukan peninjauan lapangan ke beberapa kelompok penerima bantuan dari Dinas Peternakan Kabupaten Sigi.
Sekretaris Komisi II DPRD Sigi, Deny, mengungkapkan bahwa dalam kunjungan ke salah satu kelompok ternak di Desa Baluase, pihaknya mendapati dua ekor sapi dari total sepuluh ekor bantuan dalam kondisi sakit dan lemah. Menurutnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait mekanisme penyaluran serta kualitas hewan yang diserahkan kepada masyarakat.
Kami akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Peternakan untuk meminta penjelasan terkait temuan di lapangan ini,” ujar Deny.
Selain permasalahan ternak, Komisi II juga menemukan dugaan ketidakwajaran dalam proyek pembangunan Rumah Pakan Hewan (RPH) di Desa Walatana. Bangunan yang dibangun dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah itu dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, selama dua tahun terakhir, desa yang sama disebut kembali mendapatkan proyek serupa sebanyak enam unit, menimbulkan dugaan adanya praktik kolusi dan penyalahgunaan kebijakan dalam distribusi bantuan.
Kami mencurigai adanya indikasi nepotisme dalam penyaluran bantuan RPH ini. Karena itu, kami akan meminta audit menyeluruh terhadap proyek tersebut,” tegas Deny.
Lebih lanjut, Deny menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelompok penerima bantuan ternak agar penyaluran berikutnya lebih tepat sasaran. Ia juga meminta agar peran penyuluh peternakan di tingkat desa dan kecamatan lebih dioptimalkan dalam proses verifikasi calon penerima.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung potensi besar kelompok ternak di Desa Bangga yang memiliki lahan pakan rumput gajah seluas lebih dari tiga hektare, namun justru tidak mendapat prioritas bantuan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari dinas terkait.
Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar pihak terkait dalam menentukan penerima bantuan. Dinas harus melihat data lapangan, bukan sekadar formalitas administrasi,” pungkasnya.
Penulis:Anjasman #Penerbit sidiktipikor
